ISLAM DAN POLITIK: ANTARA AJARAN DAN KOSEP

Oleh

Muhammad Supriyadi

(Peneliti Agama dan Politik di Lembaga Penelitian Concern – Jakarta)

Marx telah menemukan suatu fakta sederhana, bahwa yang pertama dicari manusia adalah makan, minum, tempat bernaung dan pakaian. Jauh sebelum mereka mengejar apa itu agama, politik, ilmu pemgetahuan dan seni.[1]

Berdebatan agama (Islam) dan politik sudah lama terjadi dikalangan akademisi. Berdebatan ini semakain lama semakin “panas”tanpa menemukan “benang merah” yang mengkorelasikan antara agama dan politk. Akan tetapi, dua komponen kata ini memang sangat menawan untuk diberdebatkan dan didiskusikan karena isu-isunya mengikuti kondisi perkembangan masyarakat baik perkembangan dari ranah sosiologi maupun kultural (budaya).

ISU SARA BERPOTENSI TERHADAP TERJADI KONFLIK SOSIAL

Muhammad “Mbah” Supriyadi

Tumbangnya Orde Baru (Orba) pada tahun 1998 membuka cakrawala politik nasional. Di sisi lain, tumbangnya Orba memberikan wajah baru perpolitikan yang demokratis. Kekuasan yang militeristik sudah tergerus dengan kudeta-kudeta jalanan yang menghasilkan Reformasi 98. Dengan madzhab reformasi bangsa Indonesia seharus sudah dewasa dalam sirkulasi perpolitikan.[1]

Ulama Harus Kembali Ke Barak

Dalam wacana keislaman, ulama “sering” digolongkan pewaris Nabi Muhammad SAW. Karena posisi sosialnya yang mulia, seringkali ulama mendapat kedudukan yang terhormat dalam strata kehidupan sosial (social life). Komitmen dan kebijakannya sering dinilai “bisikan” ilahiyah yang dinilai “kafir” bagi orang yang membangkang dan insan taat bagi yang mengerjakannya.