Oleh
Muhammad Supriyadi
(Peneliti Agama dan Politik di Lembaga Penelitian
Concern – Jakarta)
Marx telah
menemukan suatu fakta sederhana, bahwa yang pertama dicari manusia adalah
makan, minum, tempat bernaung dan pakaian. Jauh sebelum mereka mengejar apa itu
agama, politik, ilmu pemgetahuan dan seni.[1]
Berdebatan agama (Islam)
dan politik sudah lama terjadi dikalangan akademisi. Berdebatan ini semakain
lama semakin “panas”tanpa menemukan “benang merah” yang mengkorelasikan antara
agama dan politk. Akan tetapi, dua komponen kata ini memang sangat menawan
untuk diberdebatkan dan didiskusikan karena isu-isunya mengikuti kondisi
perkembangan masyarakat baik perkembangan dari ranah sosiologi maupun kultural
(budaya).
Rezim Orba telah menekan
umat Islam dalam pertarungan politik nasional. Oleh karena itu, banyak kelompok
Islam pada masa Orba lebih banyak mengembangkan gerakan-gerakan relegius,
misalnya jama’ah tahlil, ngaji dan agenda-agenda agama lainnya yang jauh dari “aroma”
politik. Kemunduran rezim yang represif,
Orde Baru (Orba), memberi celah umat Islam untuk bangkit dan ikut
mewarnai perpolitikan nasional. Hal ini tercermin dengan munculnya partai-parta
yang berazaskan Islam pada pemilu 1999. Tokoh-tokoh Islam yang semula hanya
berpengaruh dan bergerak dilingkungan pesantren, ikut hadir dalam pertarungan
politik nasional. mulai itulah, perdebatan Islam—politik mulai terangkat lagi
dalam perdebatan akademisi di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagaian madzhab
siyasah berpendapat bahwa masuknya Islam ke ruang politik merupakan
tindakan yang salah. Dan sebagaian lainnya, menganggap bahwa Islam harus
menjadi hujjah, politik karena di dalamnya banyak mengandung
konsep-konsep bernegara (politik). Dari dua perdebatan fundamental
Islam—politik memberi ilustrasi untuk memetakan posisi Islam—politik.
Islam masuk dalam ranah
politik bukan menjadi ajaran. Artinya, Islam bukan menata hukum berpolitik
seperti halnya Islam mengatur hukum dalam ibadah ilahiyah. Ajaran Islam yang
mengkatagorikan sesuatu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan wajib, tidak
semestinya masuk ke ruang politik. Hukum-hukum tersebut digunakan sebagai
konsep ajaran. Misalnya: orang yang tidak melakukan shalat tanpa ada halangan
sesuatu maka berdosa (haram). Sedangkang hukum “haram” tidak bisa diterapkan
saat pemilihan pemimpin yang non-Islam. Hal ini memberi gambaran bahwa Islam
masuk dalam ranah politik tidak bisa menggunakan literatur ajaran, akan tetapi
lebih pendekatan pada konsep.
Oleh karena itu,
diperlukan pemahan yang sangat terperinci dimana Islam menjadi ajaran dan
dimana Islam menjadi konsep. Salah satu, sebab terjadi konflik agama—politik
karena dua komponen antara agama sebagai konsep dan ajaran saling tumpang
tindih.
Islam—politik merupakan
kajian konsep. Islam telah mengandung konsep-konsep politik yang sesuai dengan
apa yang dicita-citakan masyarakat madani (civil society). Islam
melarang pada penindasan, diskriminasi kaum minoritas, korupsi dan hal-hal lain
yang merugikan kehidupan bermasyarakat.
Dalam kajian Islam—politik kita posisikan Islam sebagai
konsep, kata-kata “halal” dan ”haram” tidak boleh terungkap. Halal—haram bukan
merupakan kajian “konsep” tapi masuk dalam ranah “ajaran”. Misalnya: orang yang
memilih pemimpin non Islam tidak boleh disebut dosa (haram) dengan pertimbangan
beda agama. Akan tetapi dalam ranah politik, Islam menjadi konsep, bagaimana
prilaku pemimpin tersebut tercermin pada konsep islami.
Kasus-kasus terakhir yang
terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2012, banyak pemahaman Islam—politik
disalahgunakan atau memang tidak paham penggunaannya. Munculah isu-isu pendiskriminasian
SARA yang berujung pada konflik internal di kubu kaum muslimin.
Closing statement—Islam
mengandung konsep-konsep politik yang luas tanpa ada beban “syarat sah”bagi
ummat yang mengamailkannya. Islam melarang menyakiti antar ummat Tuhan,
diskriminasi kaun minoritas atau mayoritas, korupsi, kriminal dan
tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi. Konsep tersebut boleh digunakan
pemimpin Islam maupun non islam sebagai stockholder
pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang bisa dirasakan
oleh semua rakyat. Ibnu Taimiyah berkata: pemimpin non Islam yang bijaksana
itu lebih baik dari pada pemimpin Islam yang korup (tidak bijaksana).
Bahan Bacaan
Jurdi,
Syarifuddin. Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khiilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Pals,
Daniel, L. Seven Theories of Releigion. Yogyakarta: Ircisod, 2011.
Khudori,
Darwis (ed). Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama: Peluaang ataukah
Ancaman untuk Perdamaian, Keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa? Yogyakarta:
USD, 2009.
Hidayat,
Komaruddin. Agama Punya Seribu Nyawa. Jakarta: Nauro Books, 2012.
[1] Friadrich Engels, “Speech of the
Grveside of Karl Marx, ” dalam Karl Marx and Friedrich Engles: selected Work,
tr. Dan editor, Marx-Engels-Lenin Isntitute, 2 jilid (Moskow: 1951), 153
Tidak ada komentar:
Posting Komentar